Fakta-fakta dari Sanksi Tolak Vaksin Covid 19

Sudah tahu bahwa ada sanksi tolak vaksin covid 19? Jadi, jika Anda termasuk orang yang masih ragu-ragu untuk menerima suntikan vaksin corona virus, sebaiknya Anda berpikir ulang. Pasalnya, mau divaksin bukan hanya meningkatkan kekebalan tubuh Anda terhadap serangan virus Covid 19. Lebih daripada itu, mau menerima suntikan vaksin akan menghindarkan Anda dari berbagai sanksi tolak vaksin Covid 19 yang sudah diputuskan oleh pemerintah. 

Langkah pemberian sanksi tolak vaksin Covid 19 ini dibuat bukan tanpa sebab. Bagaimanapun, angka infeksi yang belum juga mereda membuat pemerintah harus bertindak tegas untuk menciptakan herd immunity di Indonesia. Asal tahu saja, sampai 26 Februari 2021 pukul 12.00 WIB, jumlah kasus covid 19 telah menyentuh angka 1.322.866 kasus. 

sanksi tolak vaksin covid-19

Di balik sanksi tolak vaksin Covid 19, ternyata banyak hal menarik yang bisa Anda simak. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai penolakan terkait vaksin Covid 19 sehingga akhirnya pemerintah memutuskan menetapkan sanksi. 

  1. Herd Immunity 

Penetapan sanksi tolak Covid 19 akhirnya diputuskan pemerintah bukannya tanpa sebab. Hal ini merupakan bagian strategi pemerintah untuk membuat herd immunity dari virus corona baru di Indonesia. 

Pemerintah menargetkan setidaknya 180 juta orang mau divaksin untuk bisa membuat Indonesia memiliki herd immunity. Angka tersebut setara dengan 70 persen penduduk. Target vaksin ke ratusan juta orang tersebut diharapkan bisa terlaksana tidak sampai 15 bulan ke depan. 

  1. Penolak Vaksin Tinggi 

Pemerintah sendiri membuat penetapan sanksi tolak covid 19 karena melihat cukup tingginya angka penolakan vaksin covid 19 di nusantara. Menurut beberapa survei, persentase penolak vaksin covid 19 mencapai kisaran 16-40 persen. 

Persentase penolak vaksin di Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan persentase penolak vaksin di dunia. Berdasarkan data World Health Organization, penolak vaksin di dunia diperkirakan berada di level 7,6 persen. Artinya, jumlah penolak vaksin di Indonesia paling buruk bisa mencapai 5 kali lipat daripada persentase penolak vaksin di seluruh dunia. 

  1. Rangkul Peragu 

Membujuk kelompok penolak vaksin covid 19 memang sulit. Bahkan adanya sanksi tolak vaksin covid 19 diperkirakan tidak akan mampu merayu para penolak ini untuk berbalik arah menjadi mau menerima vaksin covid 19. 

Aturan sanksi tolak covid 19 sebenarnya lebih ditujukan untuk merangkul masyarakat yang masih ragu mau atau tidak divaksinasi. Jumlah masyarakat yang masih ragu divaksin sendiri cukup besar, yakni mencapai 27,6 persen. Jika kelompok ini pada akhirnya menjadi penolak, rencana membuat herd immunity di Indonesia bisa gagal. 

  1. Dipayungi Perpres 

Sanksi tolak vaksin covid 19 tidak dibuat menjadi aturan langsung dari pusat. Pemerintah pusat hanya menyediakan payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. 

Dalam Pasal  13a ayat 4 perpres tersebut termaktub, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari penghentian pemberian jaminan sosial penundaan sampai penghentian layanan administrasi pemerintahan. Ada pula aturan dalam perpres yang menyebutkan sanksi tolak vaksin covid 19 dapat berupa denda. Namun, bentuk konkretnya bergantung pemerintah daerah yang memutuskan. 

  1. Jakarta Memulai 

DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang mulai mempertimbangkan sanksi tolak covid 19. Diputuskan bahwa penerima bantuan sosial DKI Jakarta yang terdampak covid 19 terancam tidak lagi menerima bantuan apabila menolak vaksinasi covid 19. 

Bukan hanya itu, DKI Jakarta bahkan menerapkan sanksi ganda bagi penolak vaksin Covid. Selain pemberhentian bantuan sosial, masyarakat yang tidak mau divaksin juga terancam denda. Besarannya mencapai Rp5 juta per orang. 

Sudah tahu bukan sanksi tolak vaksin covid 19? Saat ini mungkin baru Jakarta yang memutuskan dengan detail, namun daerah lain pasti segera menyesal. Jangan sampai Anda terkena dendanya karena hanya terhasut untuk tidak percaya keamanan dan keefektifan vaksin covid 19 yang sudah ada, ya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *